RUMAH INFORMASI BIDANG PERBENDAHARAAN

1. Pemrosesan administrasi usulan penunjukan pejabat pengelola keuangan dan SKPD;
2. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pembukuan rekening bendahara SKPD;
3. Pelaksanaan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah dan penempatan kelebihan kas dalam bentuk setara kas dan atau inventasi jangka pendek;
4. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh BANK yang telah ditunjuk;
5. Pelaksanaan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
6. Pelaksanaan verifikasi dan rekonsiliasi terhadap laporan realisasi, data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan
rekening koran;
7. Pengelolaan utang dan piutang daerah;
8. Pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
9. Pelaksanaan penerbitan SP2D dan kelengkapannya;
10. Pelaksanaan verifikasi dan penerbitan usulan SKPP;
11. Pengkoordinasian dan kerjasama antar lembaga instansi terkait kegiatan bidang pembendaharaan; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
​

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan memiliki tiga sub bidang yaitu;

1. Sub Bidang Kebijakan Belanja dan Pengelolaan Kas Daerah, mempunyai fungsi:
   
   1. Menyusun usulan Keputusan Bupati tentang pembukaan dan penutupan rekening bendahara SKPD;
   2. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank yang telah ditunjuk;
   3. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
   4. Menyelenggarakan buku kas umum bendahara umum daerah dan buku pembantu yang diperlukan;
   5. Melaksanakan rekonsialisasi terhadap pelaporan realisai, data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan rekening koran;
   6. Melaksanakan penempatan uang daerah dengan membuat rekening kas umum daerah penempatan kelebihan kas dalam bentuk setara kas dan /atau investasi jangka pendek;
   7. Melaksanakan verifikasi penerimaan dan pengeluaran kas SKPD;
   8. Menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodi;
   9. Melaksanakan verifikasi SP2D dan kelengkapannya;
   10. Melaksanakan pemindahan kas dari rekening kas umum daerah;
2. Pengkoordinasian dan kerjasama antar lembaga instansi terkait kegiatan bidang pembendaharaan; dan
   
   1. Menyiapkan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Belanja Langsung;
   2. Menyiapkan dan melaksanakan proses penatausahaan belanja langsung;
   3. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi dengan sub bagian tata usaha dan seluruh sub bagian yang ada dalam rangka penyusunan kebijakan penatausahaan belanja langsung sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program;
   4. Menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bidang Pengelolaan Belanja Langsung;
   5. Mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi untuk mendukung penyusunan laporan keuangan daerah;
   6. Meneliti kelengkapan atas pengajuan SPM Belanja Langsung oleh SKPD;
   7. Menyiapkan penerbitan SP2D SKPD dan kelengkapannya;
   8. Menyiapkan bahan kebijakan pembendaharaan, pengelolaan dan penatausahaan belanja langsung;
   9. Menyiapkan bahan keputusan Kepala Daerah tentang penunjukan Bank pengelola kas daerah;
   10. Membantu fasilitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
   11. Melaksanakan tugas tambahan dalam rangka penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D).
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
   
   1. Menyiapkan program kerja sub bidang pengelolaan belanja tidak langsung;
   2. Menyiapkan dan melaksanakan proses pengelolaan belanja tidak langsung;
   3. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi dengan sub bagian tata usaha dan seluruh sub bidang yang ada dalam rangka penyusunan kebijakan pengelolaan belanja tidak langsung sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program;
   4. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bidang pengelolaan belanja tidak langsung;
   5. Mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan daerah;
   6. Melaksanakan pengelolaan administrasi gaji pegawai;
   7. Melakukan perhitungan gaji pegawai;
   8. Melaksanakan pengelolaan belanja bantuan sosial dan hibah;
   9. Membantu memproses penerbitan surat keputusan pemberhentian pembayanaran (SKPP);
   10. Meneliti kelengkapan atas pengajuan SPM belanja tidak langsung oleh SKPD;
   11. Menyusun laporan yang berkaitan dengan pengelolaan belanja tidak langsung.
​