RUMAH INFORMASI BIDANG PERBENDAHARAAN

BIDANG PERBENDAHARAAN

TUGAS POKOK

Menyelenggarakan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah

FUNGSI

  1. Pemrosesan administrasi usulan penunjukan pejabat pengelola keuangan dan SKPD;
  2. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pembukuan rekening bendahara SKPD;
  3. Pelaksanaan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah dan penempatan kelebihan kas dalam bentuk setara kas dan atau inventasi jangka pendek;
  4. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh BANK yang telah ditunjuk;
  5. Pelaksanaan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
  6. Pelaksanaan verifikasi dan rekonsiliasi terhadap laporan realisasi, data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan
  7. rekening koran;
  8. Pengelolaan utang dan piutang daerah;
  9. Pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  10. Pelaksanaan penerbitan SP2D dan kelengkapannya;
  11. Pelaksanaan verifikasi dan penerbitan usulan SKPP;
  12. Pengkoordinasian dan kerjasama antar lembaga instansi terkait kegiatan bidang pembendaharaan; dan
  13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan memiliki tiga sub bidang yaitu;
  1. Sub Bidang Kebijakan Belanja dan Pengelolaan Kas Daerah, mempunyai fungsi:
    1. Menyusun usulan Keputusan Bupati tentang pembukaan dan penutupan rekening bendahara SKPD;
    2. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank yang telah ditunjuk;
    3. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
    4. Menyelenggarakan buku kas umum bendahara umum daerah dan buku pembantu yang diperlukan;
    5. Melaksanakan rekonsialisasi terhadap pelaporan realisai, data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan rekening koran;
    6. Melaksanakan penempatan uang daerah dengan membuat rekening kas umum daerah penempatan kelebihan kas dalam bentuk setara kas dan /atau investasi jangka pendek;
    7. Melaksanakan verifikasi penerimaan dan pengeluaran kas SKPD;
    8. Menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodi;
    9. Melaksanakan verifikasi SP2D dan kelengkapannya;
    10. Melaksanakan pemindahan kas dari rekening kas umum daerah;
  2. Pengkoordinasian dan kerjasama antar lembaga instansi terkait kegiatan bidang pembendaharaan; dan
    1. Menyiapkan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Belanja Langsung;
    2. Menyiapkan dan melaksanakan proses penatausahaan belanja langsung;
    3. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi dengan sub bagian tata usaha dan seluruh sub bagian yang ada dalam rangka penyusunan kebijakan penatausahaan belanja langsung sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program;
    4. Menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bidang Pengelolaan Belanja Langsung;
    5. Mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi untuk mendukung penyusunan laporan keuangan daerah;
    6. Meneliti kelengkapan atas pengajuan SPM Belanja Langsung oleh SKPD;
    7. Menyiapkan penerbitan SP2D SKPD dan kelengkapannya;
    8. Menyiapkan bahan kebijakan pembendaharaan, pengelolaan dan penatausahaan belanja langsung;
    9. Menyiapkan bahan keputusan Kepala Daerah tentang penunjukan Bank pengelola kas daerah;
    10. Membantu fasilitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
    11. Melaksanakan tugas tambahan dalam rangka penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D).
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
    1. Menyiapkan program kerja sub bidang pengelolaan belanja tidak langsung;
    2. Menyiapkan dan melaksanakan proses pengelolaan belanja tidak langsung;
    3. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi dengan sub bagian tata usaha dan seluruh sub bidang yang ada dalam rangka penyusunan kebijakan pengelolaan belanja tidak langsung sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program;
    4. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bidang pengelolaan belanja tidak langsung;
    5. Mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan daerah;
    6. Melaksanakan pengelolaan administrasi gaji pegawai;
    7. Melakukan perhitungan gaji pegawai;
    8. Melaksanakan pengelolaan belanja bantuan sosial dan hibah;
    9. Membantu memproses penerbitan surat keputusan pemberhentian pembayanaran (SKPP);
    10. Meneliti kelengkapan atas pengajuan SPM belanja tidak langsung oleh SKPD;
    11. Menyusun laporan yang berkaitan dengan pengelolaan belanja tidak langsung.

PRODUK HUKUM

HUBUNGI KAMI

GALERI

IT BPKD
IT BPKD
Kab.tanggamus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *