Rumah Informasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

TUGAS POKOK

menyelenggarakan akuntansi

FUNGSI

  1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya
  2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya
  3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya
  4. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya
  5. Pelaksanaan penghimpunan, penelitian dan penyusunan laporan realisasi
  6. Pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan yang menggunakan APBD
  7. Penyusunan laporan keuangan daerah
  8. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang berdampak kepada laporan keuangan pemerintah daerah
  9. Pelaksanaan jurnal koreksi kesalahan kesalahan pembukuan dan penyesuaian terhadap pendapatan, belanja dan non kas
  10. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan
  11. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  12. Pelaksanaan penyusunan, penyampaian, dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggunggungjawaban Pelaksanaan APBD
  13. Penyusunan data dan informasi akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah
  14. Pengoordinasian penyusunan dan penyajian laporan prognosis
  15. Pelaksanaan pendampingan pengembangan aplikasi sistem informasi yang terkait akutasnsi pelaporan keuangan daerah
  16. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban Badan sesuai dengan lingkup tugasnya
  17. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan

GALERI

Hubungi kami

(4) Comments

  • Rizki September 21, 2021 @ 8:23 am

    Assalamualikum Perkenalkan Nama Saya Rizki dari Dinas Pendidikan . terimaksih karena telah menyediakan layanan untuk mengajukan sebuah pertanyaann dengan mudah melalui web untuk kami , disini saya ingin meminta kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten tanggamus Untuk Mengadakan Acara Pelatihan dengan Para Pengelola dana BOS terkait Penginputan SP3B. Terimakasih sebelumnya dan Walaikumssalam Wr. Wb

  • Reni September 21, 2021 @ 8:10 am

    Assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh, saya dari Dinas Kesehatan. Saya meminta kepada bidang akuntansi dan pelaporan tolong diadakan pelatihan terkait penyusunan Laporan Keuangan OPD yang rinci jadi kami OPD benar-benar faham bagaimana dan apa saja yang harus dipersiapkan pada saat Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan.

  • Ita September 14, 2021 @ 12:31 pm

    Assalamualaikum, saya ucapkan terimakasih karena dgn adanya website ini dpt mempermudah memperoleh informasi yg kami perlukan berkaitan dgn keuangan.ada beberapa hal yg ingin saya tanyakan : berkaitan dgn BLUd dikarenakan kebijakan di direksi BLUD maka ada beberapa belanja pegawai yg ada PD rba yg di ssh blm ada standar harga honorarium,apakah bs disusulkan untuk pembuatan nya soalnya SDH dibayarkan hingga BLN Juni tp besaran honor dan kode rekeningnya blm ada di SIPD,kemudian kami sdg kesulitan menyusun fungsional dikarenakan PD masa pandemi seperti saat ini byk belanja modal yg hrs dibelanjakan dan ternyata stlh saya telusur antara dpa murni maupun pergeseran untuk belanja modal secara kode rekeningnya berbeda dgn yg ada dirba.mohon petunjuk untuk fungsional apakah bs lgs memakai pagu perkode rekening dr draf dpa perubahan atau tetap memakai dpa murni SD BLN Maret dan pergeseran SD.bulan ini,makasih banyak untuk responnya🙏

    • Ria Veranida September 15, 2021 @ 7:35 am

      Terima kasih atas apresiasi yang telah disampaikan oleh saudara, berikut jawaban atas pertanyaan dari saudara :
      1. belanja pegawai yg ada pada rba yg di ssh blm ada standar harga honorarium,apakah bs disusulkan untuk pembuatan nya soalnya sudah dibayarkan hingga bulan Juni tp besaran honor dan kode rekeningnya blm ada di SIPD.
      Kalau terkait SSH dapat berkordinasi dengan bidang Aset yang membidangi SSH, jika belum ada dalam SSH 2021 bisa diusulkan terlebih dahulu -> diverifikasi kewajaran dan sesuai tidak dengan ketentuan -> diinput kedalam aplikasi -> dan menjadi tambahan SSH untuk Tahun 2022. Untuk ssh, sbu, hspk pada pengelolaan BLUD dapat ditetapkan dengan Perkada terkait pentetapan stadar belanja yang ada pada pengelolaan BLUD dan di reviu oleh inspektorat dengan tetap mempedomani Perpres 33 tentang standar harga regional.

      2. kami sdg kesulitan menyusun fungsional dikarenakan PD masa pandemi seperti saat ini byk belanja modal yg hrs dibelanjakan dan ternyata stlh saya telusur antara dpa murni maupun pergeseran untuk belanja modal secara kode rekeningnya berbeda dgn yg ada dirba.mohon petunjuk untuk fungsional apakah bs lgs memakai pagu perkode rekening dr draf dpa perubahan atau tetap memakai dpa murni SD BLN Maret dan pergeseran SD.bulan ini.
      Sebenarnya untuk Kasus BLUD dalam hal penganggaran lebih flexible hal ini berdasarkan Permendagri 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah baik Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, dan Belanja Modal BLUD. Dalam Hal Blud menyusun RBA, tetap harus rinci jika ada pergeseran/perubahan RBA selama masih dalam Kode jenis yang sama lakukan perubahan RBA tanpa harus persetujuan anggaran. Namun jika RBA sudah bergeser antar jenis belanja ini harus melalui mekanisme perubahan APBD. Perubahan antar Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, dan Belanja Modal BLUD SPJ Fungsional dasarnya DPA murni sampai dengan Maret dan pergeseran sampai dengan bulan ini (Agustus) sampai dengan ditetapkannya APBD Perubahan. Pada dasarnya tetap mengacu pada DPA yang tertera, apabila belum ada nya aturan terkait penatausahaan pengelolaan keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan aturan yang lebih tinggi.

      Terima kasih, semoga jawaban atas pertanyaan saudara dapat dipahami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *